Komisi III DPR RI dan Menhub Sepakat Kewenangan Terbitkan SIM, STNK dan BPKB Tetap di Tangan Polri

JAKARTA: Komisi Hukum (Komisi III) DPR RI menilai, wacana pemindahan wewenang menerbitan SIM, STNK, dan BPKB dari kepolisian kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum ada urgensinya.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil kepada Jakartanews.id, Rabu (5/2/2020).

Nasir juga mengatakan, banyak opini yang menyebut perpindahan kewenangan itu masih bersifat personal dan cenderung ego sektoral.

“Saya belum melihat urgensi adanya perpindahan kewenangan itu, apalagi pendapat-pendapat soal perpindahan kewenangan itu masih bersifat personal dan cenderung ego sektoral.

Politisi PKS itu menyarankan, sebaiknya evaluasi terhadap kinerja Polri dalam menerbitkan SIM, STNK, dan BPKB diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).

“Sebaiknya diserahkan saja kepada Kementerian PAN dan RB untuk mengevaluasi hal itu jika ada pihak yang menilai bahwa kepolisian tidak profesional mengelola dan menerbitkan SIM, STNK, dan BPKB,” sarannya.

Menurut anggota DPR RI asal Dapil Aceh 2 tersebut, kewenangan dalam menerbitkan SIM, STNK, dan BPKB masih sangat relevan berada di Korps Bhayangkara itu.

“Dalam pandangan saya, kewenangan itu masih relevan dilakukan oleh kepolisian.
apalagi sekarang sdh ada Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) ini telah mengatur dan mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak dari SIM, STNK, dan BPKB,” jelasnya.

Nasir menghimbau, agar semua stakeholder terkait lebih memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas pengelolaan SIM, STNK, dan BPKB, bukan justru memindahkannya ke Kemenhub.

“Justru yang harus kita semua lakukan adalah memperkuat integritas dan kualitas pengelolaan SIM, STNK, dan BPKB, bukan memindahkannya ke Kemenhub,” tutup mantan wartawan Serambi Indonesia tersebut.

Lebih Baik Ditangani Polri

Menanggapi wacana pemindahan kewenangan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, sebaiknya kewenangan menerbitkan SIM, STNK, dan BPKB tetap berada di tangan Polri.

“Berkaitan dengan SIM, STNK, dan BPKB menurut saya polri sudah melakukannya dengan sangat baik,” pujinya.

Hal tersebut dikatakannya, lantaran menurut Budi, Kemenhub tidak memiliki lembaga di daerah-daerah.

“Nanti kalau kami yang menerbitkan, Kemenhub itu tidak ada lembaga di daerah-daerah,” tuturnya.

Secara hierarkis di daerah, terang Budi, kepolisian lebih terstruktur dengan baik dibandingkan dengan kementeriannya.

“Perhubungan itu kan hanya dinas, dinas itu kan di bawah gubernur, sedangkan polisi kan punya Kapolda, bahkan Kapolres. Jadi secara hierarkis, polisi lebih memungkinkan mengelola itu dibandingkan kami, dan sekarang sudah berjalan baik,” tukasnya.

Budi mengaku, pihaknya lebih baik berbagi pekerjaan dengan Polri dibandingkan harus mengambil tugas dan tanggung jawab Korps Baju Coklat tersebut.

“Paling kami ingin diberikan kewenangan di 2 tempat saja, yakni di jembatan timbang dan terminal bus. Artinya di kedua tempat tersebut kewenangan kami sama dengan pihak kepolisian,” sambungnya.

Hal tersebut, kata Budi, dikarenakan pihaknya tidak ingin merepotkan pihak kepolisian dalam hal penegakkan hukum.

“Karena kita ingin ada penegakan hukum di mana kita tidak perlu bantuan dari kepolisian di kedua tempat itu saja,” pungkasnya.
(Daniel/ JAKARTANEWS.ID )

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *